Keberadaan guru di sekolah dan ditengah-tengah
                    masyarakat akhir-akhir ini sering mendapat
sorotan tajam, setidakya seperti yang diungkapkan oleh
 Prof. DR. Fuad Hasan dalam satu dialog interktif TVRI
bahwa hanya 30 % guru-guru masa kini yang layak
mengajar.Terlepas dari pro dan kontra terhadap
kebenaran hasil penelitian tersebut, bahwa
eksistensi/keberadaan dan keprofesionalan guru  di
sekolah dalam mengajar telah dipertanyakan,
lebih-lebih jika dihubungkan dengan merosotnya
kualitas pendidikan nasional kita yang dirasakan
hampir setiap lini pendidikan. Secara garis besar
tidaklah wajar penyebab rendahnya mutu pendidikan jika
ditimpahkan kepada guru, tentu banyak indikator
(purituket) lainnya, yakni ibarat mata rantai satu
dengan yang lainnya.
    Menurut DRS. Usmaedi, M.Ed. (1999) setidaknya ada dua
faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan
pendidikan selama ini kurang tidak berhasil yaitu :
(1) Strategi pembangunan pendidikan selama ini
bersifat input oriented, yaitu pemenuhan semua input
pendidikan seperti penyediaan materi untuk belajar dan
mengajar dan alat-alat, akan dapat menghasilkan out
put yang sama mutunya, namun sampai sekarang ini tidak
sesuai seperti yang diharapkan. (2) Pengelolaan
pendidikan selama ini lebih bersifat makro oriented,
artinya lebih orientasi pendidikan banyak diatur oleh
pusat,  padahal banyak yang semestinya dapat dilakukan
ditingkat mikro (sekolah).
Menyadari akan kelemahan selma ini, maka ke depan
sistem pengelolaan pendidikan lebih diserahkan kepada
otonomi sekolah dengan konsep Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
Peran guru di sekolah
    Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi
ganda, sebagai pengajar dan pendidikan, maka guru
secara otomatis mempunyai tanggung jawa yang besar
dalam mencapai kemajuan pendidikan. Begitu besarnya
peranan guru, sebagai pengajar dan pendidikan,
dikemukakan oleh Sugeng (1961) harus diakui bahwa
kemajuan dibidang pendidikan sebagian besar tergantung
kewenangan dan kemampuan staf pengajar (guru).
Realitas di sekolah-sekolah, terutama didaerah-daerah,
pihak pimpinan sekolah ironisnya justru direpotkan
oleh masalah guru, ketimbang persoalan peningkatan
mutu dan pengembangan sekolahnya. Adapun permasalahan
yang mengemuka diantaranya kekurangan tenaga guru dan
pegawai tata usaha, guru mengajar tanpa persiapan
matang dan sekedar sampai materi ajar, mengajar terasa
monoton, ditambah kurangnya motivasi melaksanakan
tugasnya.

Krisis motivasi guru
    Penurunan gairah dan kemauan guru mengajar akan
berdampak terhadap hasil pendidikan, hal ini akibat
dari dampak krisis ekonomi, krisis politik, krisis
kepercayaan yang melanda bangsa kita sejak 1997 lalu,
yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda
pulih. Reformasi juga telah menggeliatkan guru melalui
demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah agar
memperbaiki nasib dan kesejahteraan  guru, namun
pemerintah lebih banyak diam ketimbang memperhatikan
aspirasi guru. Sikap kurang tanggapnya pihak-pihak
terkait terhadap nasib tentu akan mendorong timbulnya
krisis motivasi guru mengajar. Selain itu ada beberapa
faktor lagi yang di duga menjadi penyebab  : (1) Gaji
guru yang rata-rata rendah dan belum memadai,
akibatnya guru mencari alternatif sumber penghasilan
lain, (2) Kejenuhan birokrasi mengurus pindah tugas
(3) Peluang kecil bagi peningkatan karir (4)
Kecendrungan mengambil kredit cicilan uang di bank
sehingga gaji yang diterima tiap bulannya relatif
kecil (5) Kekurangan kepala sekolah untuk menjadi
teladan/panutan.
Upaya-upaya kedepan
    Paparan di muka memang lebih banyak menggambarkan
potret suram pendidikan kita, yang salah satu
penyebabnya krisis motivasi guru mengajar, tetapi itu
bukanlah merefleksikan kepesimisan dan kurangnya
kredibilitas (kepercayaan) kepada guru. Kondisi itu
harus kita rubah jika kita ingin mewujudkan kualitas
pendidikan yang baik dan sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan daya saing tinggi di era
globalisasi.
    Pemerintah sebagai pengambil kebijakan ke depan
diharapakan lebih respontif terhadapa aspirasi dan
nasib guru dengan meningkatkan kesejahteraannya,
peningkatan profesionalisme, dan kompetensi
(kewenangan) guru, penyegaran tempat  tugas mengajar
bagi guru yang sudah lebih 10 tahun di tempat tertentu
perlu dikaji ulang, dan kepala sekolah sebagai
penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan di
sekolahnya dapat meningkatkan kinerjanya, serta
tauladan bagi guru, dan guru pun menjadi anutan siswa
dan juga masyarakat lingkungannya. sehingga
kekhawatiran kita terhadap krisis motivasi guru dalam
proses belajar mengajar dapat dihindari sedini
mungkin.

Gaji Mereka Ditahan :
Guru di Sioban Protes
Sebanyak 60 orang guru Sekolah Dasar (SD)
    sioban Kecamatan Sipora, mengancam mogok
    mengajar jika pemotongan gaji mereka sebesar Rp.
20.000,- perbulan tidak dihentikan dengan cepat.
Pemotongan gaji meeka itu menurut guru-guru SD, yang
gajinya disunat, dilakukan Rajali yang menjabat
sebagai bendahara sekaligus merangkap Kepala Sekolah
Dasar 01 dan juga Kepala Ranting di Sioban Kecamatan
Sipora.
    Sehubungan dengan adanya pemotongan gaji yang tidak
jelas ujung pangkalnya itu, guru-guru melaporkan
tindakan Rajali ke Dinas Pendidikan Nasional Kebupaten
Mentawai dan Kanwil Pendidikan Nasional Sumatra Barat.
Karena dilaporkan itu, Rajali mengancam tidak akan
memberikan gaji  guru-guru, dan itu telah dimulai
semenjak bulan Mei 2001.
Akibatnya hingga kini, guru-guru yang melaporkan
tersebut tidak menerima gaji sepeserpun yang nota bene
menjadi hak mereka.
    Karena diperlakukan tidak adil, sebanyak 8 orang guru
yang berasal dari SD 04, SD 07, SD 012, SD 10, dan SD
14 setelah mengawasi Ebtanas, mengadukan persoalan itu
ke Media Target. Dari laporan itu terungkap bahwa
masih banyak anak murid mereka yang belajar di lantai
tanah, padahal dana pembangunannya ada, dan sekolah
mereka masuk dalam daftar Proyek Revitalisasi
Pembangunan pada tahun 2000 lalu.
    Namun  guru-guru mengatakan bahwa dana itu untuk
membeli kebutuhan pendukung dan aktivitas pendidikan
seperti perabot dan sebagainya. Ditambahkan bahwa dana
untuk itu sebenarnya sudah tersedia sebanyak Rp. 8
juta dan dana itu sudah diterima Rajali sebagai Kepala
Ranting dan Bendahara, sebagian sekolah sudah menerma
beberapa set perabot seperti kursi dan meja, namun
setiap sekolah yang menerima dikenakan biaya tambahan
sebesa Rp. 500.000.
Saat dihubungi Target, Rajali membenarkan bahwa ia
menahan gaji guru-guru itu. “Sebab saya telah
dilaporkan keatasan saya” katanya. Ia
mengatakansebelum guru-guru di Sioban itu mencabut
laporannya, ia tidak akan memberikan gaji mereka.
Namun ia tidak
tahu tentang pemotongan sebesar Rp. 20.000,- dari gaji
guru-guru itu. Selain itu ia tidak membantah bahwa ada
dana sebesar Rp 8.000.000,- untuk perabotan dan
mobiler (peralatan) sekolah, tapi ia mengaku hanya
menerima Rp. 5.000.000,- dari Mawardi selaku bendahara
proyek.
    Rajali mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 5 juta telah
dimanfaatkan untuk membuat peralatan sekolah.
masing-masing satu peralatan atau perabotan harganya
sekitar 2- 2,5 juta/set, namun saat ditanyakan berapa
jumlah  sekolah yang menerima mobiler tersebut, Rajali
enggan menjawabnya. Dari informasi yang didapat, ada 9
SD yang menerima perabot dan masing-masing  sekolahn
yang menerima tidak sama jumlahnya, dimana sebagian
ada yang menerima 2 set dan ada 1 set.Tapi jika
dihitung, jumlah sekolah yang ada di Sioban ada
sebanyak 16 SD. “Kemana dana bantuan itu selebihnya ?”
tanya seorang  guru.
    Dari hasil peninjauan dilapangan yang dilakukan
Target, hingga kini tidak sampai 50% dana pembangunan
SD yang terealisasikan, baik itu di Sikakap,  Sipora
maupun Siberut. Padahal jika dilihat, di semua
kecamatan, masih banyak anak murid yang belajar
dilantai dengan atap yang bocor, sehingga kalau hujan
turun akan mengganggu proses belajar mengajar. Hingga
kini tidak jelas kemana sangkutnya dana pembangunan SD
tahun 2000 itu. Sedangkan pihak DPRD baru
mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Nasional Kepulauan
Mentawai. Dalam kehidupan demokrasi, apa yang telah di
tempuh oleh guru-guru itu tepat, dan permasalahan itu
ada baiknya dibicarakan dengan pihak orang tua murid
dan pemerintah setempat, karena ini persoalan generasi
Mentawai dan calon pemimpin untuk esok.
POT