MEMPERKUAT POSISI RAKYAT
English Version

Otonomi daerah sering kali menjadi perbincangan dan
           perdebatan dikalangan masyarakat, birokrasi, LSM
dan para pemain politik. Ketika kita  mengucapkan kata
otonomi daerah, maka yang terbayang adalah bahwa kita
akan membiayai segala persoalan rumah tangga daerah
kita, dan sekaligus bertanggung jawab atas kelancaran
roda pemerintahan dengan harapan munculnya kondisi
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang stabil. Tak
kalah sengitnya, ketika kita mulai melakukan gerakan
Otonomi, celoteh kita yang pertama keluar adalah  PAD,
dimana itu adalah sebagai langkah awal untuk dapat
membiayai daerah kita.  Sepenuhnya semua itu benar,
dan untuk itu ada nilai-nilai yang akan coba kita kaji
bersama, bagaimana kita  dapat berkuasa didaerah kita
sendiri. Kita akan berkuasa apabila otonomi daerah
juga mendukung otonomi rakyat, dimana rakyat juga
diberi kebebasan untuk melakukan semua aktifitas
mereka dan dilibatkan dalam semua proses menuju
otonomi daerah dan rakyat.
    Rakyat akan berkuasa, bila rakyat mengusai alat
kekuasaan (mampu mengontrol kerja DPRD, Bupati dan
lembaga pemerintahan lainnya), serta ada peluang bagi
rakyat dalam mempengaruhi kebijakan (Peraturan
Daerah).
    Hal ini berkaitan erat dengan kajian, sejauh mana
kebebasan rakyat dalam berorganisasi,  juga dengan
pertanyaan ‘Sejauh mana rakyat punya hak dalam
memutuskan siapa pemimpin daerahnya’. Karena urusan
yang satu ini rakyat harus sangat hati-hati, sebab
disini  peran rakyat sangat penting, tapi para pemain
politik melihat bahwa ini bukanlah urusan rakyat dan
tak perlu dilibatkan, maka saat itulah
permainan-permainan Partai dengan DPRD akan muncul
tanpa melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu dalam akses SDA, kita dihadapkan pada
pertanyaan, sejauh mana peranan lembaga adat dalam
pengelolaan SDA,  sejauh mana fungsi dan peranan hukum
adat berlaku, Uma, Suku, dalam artian apakah kita
masih mampu mempertahankan tradisi kita, apakah kita
punya identitas diri? dan bagaimana itu kita buktikan.
Jika hal itu belum bisa kita jawab, bohong belaka bila
kita bicara soal otonomi rakyat.
    Persoalan otonomi daerah di Mentawai tak jauh bedanya
dengan persoalan otonomi daerah di tempat lain.
Tentunya hal itu memperlihatkan bahwa sistem yang
berlaku, secara umum hampir punya pola yang sama.
Sekarang bagaimana kita punya kekuasaan didaerah kita
sendiri dan dapat mengontrol semua  geliat para wakil
kita.          Dari beberapa hasil dialog dengan masyarakat
didaerah lain seperti daerah Labuan Batu, Jawa Timur,
Palembang, Bulukumba (Sulsel), Sulteng, Lampung
Tengah, NTB, Toba Samosir, dan Pekalongan dalam sebuah
acara Simpul Jaringan yang difasilitasi oleh Walhi
pusat, tergambar bahwa persoalan yang paling mendasar
adalah, hak masyarakat yang tidak dihargai, itu
terjadi ketika kita berjuang sendiri-sendiri,
perampasan SDA, penghapusan Budaya Lokal secara
sistematis, masyarakat kurang memahami persoalannya
sendiri dan langkah-langkah yang coba ditempuh adalah,
rakyat harus mengorganisir diri, saling berbagi
informasi, ini point penting yang diutamakan dalam
gerakan, namun bagaimana metode yang akan dibuat
tergantung dengan kondisi sosial tertentu. Ditingkat
Jakarta sendiri ada sebuah forum yakni, Forum
Masyarakat Miskin Kota, dimana dalam organisasi ini
bergabung semua tukang becak, orang yang tinggal
ditepi-tepi sungai dan orang dipinggiran rel Kereta
Api.
    Jika dikaji secara dalam, mereka adalah orang-orang
yang tidak punya kekuatan untuk melawan kekuasaan
Jakarta yang sangat besar, tapi ternyata ada bukti
bahwa rakyatlah sebenarnya kunci kekuatan di Negara
ini. Sehingga ketika ada tuntutan tukang becak,   itu
tidak dianggap sepele bahkan ketika mereka mengajukan
perkara mereka ke pengadilan, yang menjadi pengacara
mereka adalah orang-orang dari tukang becak sendiri,
hasilnya mereka menang di pengadilan, yang sangat luar
biasa adalah mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang
bertentangan dengan kepentingan mereka dan berhasil
merubah APBD kota Jakarta, itu hal yang sangat tidak
mungkin ketika kita coba lakukan sendiri-sendiri, tapi
dengan menggalang kekuatan bersama persoalan diatas
bisa di jawab oleh masyarakat.
    Secara sederhana, sebenarnya pemimpin negeri ini
dipilih oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat,
karena sebenarnya mereka dibiayai dari pajak yang
dibayarkan oleh rakyat. Wajar jika para “pemimpin”
(pelayan) itu tidak lagi mendengarkan suara rakyat,
mereka tidak pantas disebut sebagai wakil rakyat.
Namun, kekuatan untuk merubah pola kekuasaan yang
salah itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi
melalui proses perjuangan yang panjang. Siap kah kita
untuk menuju otonomi rakyat ?.
                       (goen)*

English Version
Strengthening the Community's Position
Regional Autonomy is often the subject of discussion and debate in the community, the bureaucracy,
the NGOs, and political players. When we mention the words Regional Autonomy what comes to
mind is funding household[level] issues in our area whilst simultaneously being responsible for
the smooth runnning of the wheels of government in the hope that social, economic and cultural stability
will ensue for the community. The bitterness is not put aside when we commence Autonomy activities.
Our first discussions concern District Domestic Product, as an initial step for financing our region. This is
all absolutely correct and in respect of that there are valuable aspects that we will try to assess together,
how we are to become empowered in our own region. We will gain power provided regional autonomy
also supports the autonomy of the people, where the people are also given the freedom to carry out
all their activities and are involved in all processes concerning regional autonomy and the community.
    The people will be empowered if they take control of the tools of power (the ability to control the
People's Regional Representative Assembly, the Bupati and other government institutions), as well as
having the opportunity to influence policy (Regional Regulations).
    This matter is intimately connected to the issue of the freedom of the people to form and act within
organizations, and also in relation to the rule 'To what extent do the people have the right to decide
who will be the regional head'. Because of this issue, the people must be very careful, since the role
of the people is extremely important. But the political players observe that this is not the people’s business and they do not need to be involved. Hence precisely at that moment Party games with the Regional People’s Assembly will commence without taking account of the growing aspirations of the community. Meanwhile with regard to natural resources, we are faced with the question of to what extent adat institutions will play a role in their management. To what extent will the law of adat function and play a role, Uma, Suku. What is the meaningful context within which we are still able to defend our tradition. Do we have our own identity? And how can we provide evidence of that? If we are unable to answer this, then it is only lies that we encounter when discussing the issue of regional autonomy.
    The problems of regional autonomy in Mentawai is not very different from those of other regions. It certainly demonstrates that the system’s structure is generally the same. How can we possess power in the present in our own region and be able to control all the writhings of our representatives.
    What has emerged from discussions with communities in other regions such as Labuan Batu, East Java, Palambang, Bulukumbha (South Sulawesi), Central Sulawesi, Central Lampung, West Nusa Tenggara, [Lake] Toba Samosir, and Pekalongan in the context of the Simpul Jaringan program faciliated by the central office of Walhi, is that the most fundamental problem is that the rights of the community are not valued. This occurs when we act alone, the expropriation of natural resources, the systematic obliteration of Local Culture. The community itself lacks understanding of the problem and the steps that must be attempted are that the people must organize themselves, exchange information. This is an important point to be emphasized in any action. Nevertheless whatever method will be put into practice will depend on the social conditions prevailing. On the level of Jakarta itself there is a forum, that is the Impoverished Urban Residents Forum consisting of becak drivers, people who dwell next to watercourses and the railway lines.
    If this is looked at very closely, they are people who do not have the power to oppose the immense power of Jakarta, but there is clear evidence that it’s precisely the people who are the key to power in this Country. Hence, when a becak driver, this is not lightly regarded especially when they take their case to the courts. Their counsel consists of becak drivers themselves. The result is success. Really extraordinary is that they are able to influence policies that conflict with their interests and successfully change Jakarta’s fiscal policy. This is not possible if we try to act alone. The people can respond to the problems as outline above by supporting collective power.
    Simply, the leadership of this country is chosen by the people in order to serve the people’s interests, because they are remunerated from the taxes paid by the people. It is appropriate that, if the “leaders” (servants) no longer listen to the voice of the people, they should not be referred to as the people’s representatives. However, the power for changing defective power structures is not going to come of its own accord, but will come via an extended undertaking. Are we prepared for the autonomy of the people?
    (Goen).