Jauh sebelum pemilihan Bupati Defenitif Mentawai
berlangsung, telah ada perdebatan tentang Bupati
Mentawai kedepan, apakah putra daerah atau non putra
daerah.

Perdebatan itu kembali muncul setelah terlihatnya
calon-calon yang mengisi lembaran  catatan Panitia
Pemilihan. Itu semakin jelas setelah diadakannya
seleksi calon-calon. Sejauh ini telah terlihat alasan
yang diungkapkan berbagai LSM dan organisasi
masyarakat menyoal Bupati Mentawai.
    Dalam  pengusulan calon salah satu yang muncul dari
non putra daerah adalah Alexander berdasarkan
rekomendasi PDI-P melalui surat bernomor
539/IN/DPP/V/2001yang mengusulkan Alexander sebagai
calon bupati Mentawai, surat itu ditujukan kepada DPC
PDI-P Mentawai yang ditembuskan kepada DPD-PDIP Sumbar
dan fraksi PDI-P DPRD Mentawai dan rekomendasi itu
diperkuat lagi dari pimpinan PDI-P Pusat, Megawati
Soekarno Putri yang menjagokan Alexander menjadi
Bupati Mentawai kedepan. Kontan saja ini mendapat
protes dari kalangan intelek Mentawai dan bahkan
mengancam melakukan  kudeta besar-besaran.
    Makin memanasnya persoalan ini, karena  salah satu
isi rekomendasi bernomor 539/IN/DPP/VI/2001, berbunyi
agar DPD.DPC PDI-P bersama dengan fraksi Perjuangan
DPRD Kab. Kepulauan Mentawai  untuk mengamankan,
menjalankan serta memperjuangkan terpilihnya Alexander
Indra Lukmana untuk menjadi Bupat Mentawai. Menurut
Ade Waldemar SH, Bupati yang akan dipilih adalah
benar-benar figur yang berpengalaman, mempunyai visi
dan misi yang jelas serta sangat mengerti kondisi
Mentawai saat ini, karena sekarang ini banyak
kepentingan yang bermain, tentunya kepentingan ekonomi
dan politik. “Kita tidak ingin Bupati Mentawai menjadi
Bupati Boneka untuk tujuan kepentingan beberapa
orang”, ungkapnya.  Sementara itu  menurut
Parmenarson,  boleh-boleh saja orang yang bukan
Mentawai mencalonkan diri menjadBupati Mentawai,
karena kita mengacu pada azas demokrasi. Tapi jangan
berharap akan terpilih jadi Bupati Mentawai karena
kita akan mengacu pada tata tertib pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati yang berlaku di Kab. Kepulauan
Mentawai. Dilain pihak, banyak juga yang menyesalkan
tindakan dari fraksi PDI-P, seharusnya DPP-PDIP
bersikap arif dan bijaksana sebelum menjatuhkan
pilihan rekomendasi , lebih baik diserap dulu aspirasi
masyarakat sehingga mereka yang dikedepankan sesuai
dengan dukungan masyarakat, ungkap Imanuel.
    Marwin lebih keras lagi, baginya tidak ada tempat
bagi bukan putra daerah, sebab itu sudah menjadi
konsekwensi karena secara langsung telah digambarkan
dalam tata tertib pemilihan kepala daerah. Dan setelah
32 tahun, kinilah saatnya putra daerah untuk tampil.
Disisi lain Imenuel mengatakan bahwa dalam era
reformasi sekarang ini, cara-cara rekomendasi itu
tidak cocok lagi. sebab masyarakat sudah kritis.
Apalagi Mentawai merupakan Kabupaten baru, salah dalam
memilih pemimpinnya akan membuat daerah ini
habis-habisan , padahal kita harus mengejar
ketertinggalan agar sejajar dengan derah lain  tingkat
II di  Sumatera Barat.

Sementara itu tiga Partai Anak Cabang (PAC) PDI-P
tetap komit menerima Edison Saleleubaja dan
pasangannya Astarmizi sebagai balon bupati Mentawai.
Namun pernyataan mendukung sepenuhnya pasangan Edison
dan Astarmizi itu ternyata tidak diterima oleh Paulus
yang mengaku atas nama 3 PAC walau yang ada di Padang
waktu itu hanya 3 PAC yaitu PAC Siberut Utara dan PAC
Siberut Selatan dan untuk PAC Sipora mereka telah
bertekad agar tetap mempertahankan rekomendasi
mendukung Edison dan Astarmizi.  Ditempat terpisah,
ketua Litbang MAPUS mengatakan bahwa Mentawai bukan
hanya milik PDI-P tapi juga masyarakat Mentawai, dan
apa yang kita perbuat melalui Partai harus melihat
kepentingan masyarakat.